Connect with us

Cecar BNPT soal Deteksi Teroris, Komisi III: Kok Ada Korban Dulu Baru Dikejar?

Kamis, 21 November 2019

Jakarta – jarrakposyogjakarta.com – Komisi III DPR RI mencecar Badan Nasional Penaggulangan Terorisme (BNPT) mengenai deteksi dini dan pencegahan aksi terorisme. Wakil Ketua Komisi III Adies Kadir menyebut, pihaknya heran mengapa harus ada aksi terorisme atau korban dulu baru kemudian ada penanganan dan pengejaran.

“Ini jadi pertanyaan Pak, kenapa bunyi dulu baru dikejar? Tunggu korban dulu, kok ada korban dulu baru dikejar?” kata Adies Kadir dalam rapat kerja Komisi III-BNPT di Kompleks Parlemen Senayan, Kamsi (21/11/2019).

Ia menyebut, aparat mengaku sudah mengetahui pelaku dan jaringan mana, namun tidak ada pencegahan aksi teror itu.

“Padahal setelah kejadian, kita tahu persis langsung itu di mana tempatnya, jaringannya apa, orangnya ada di mana, langsung itu. Sebenarnya kan mestinya sudah tahu ini barangnya. Kenapa tidak dicegah dulu?” ujarnya.

Adies menyinggung kasus penusukan kepada eks Menko Polhukam Wiranto yang seharusnya bisa dicegah BNPT.

Jawaban Suhardi Alius

“Ada (kasus) yang barusan itu dengan pejabat, sudah dekat-dekat di situ, berarti tahu nih orang nih, dekat-dekat dengan aparat, terus tiba-tiba dibiarkan dan terjadilah teror tersebut. Ini di mana letak pencegahannya itu Pak?”katanya.

Menjawab pertanyaan tersebut, Kepala BNPT Suhardi Alius menyebut pola pergerakan pelaku teroris selalu berubah-ubah.

“Modus mereka bergerak dan berubah ubah. Kalau ada bunyi pasti kita kejar pak,” ujarnya.

Selain itu Komisi III juga menyampaikan wacana evaluasi keberadaan BNPT. Wacana itu muncul lantaran kurang efektifnya kinerja BNPT dalam pencegahan aksi terorisme.

“Ada celetukan kawan-kawan untuk mengevaluasi apakah BNPT ini masih bisa diandalkan untuk mendeteksi terorisme atau sudah waktunya dievaluasi,” ujar Adiees.

Adies mencontohkan dua peristiwa teror yang belum lama terjadi yakni penyerangan terhadap mantan Menko Polhukam Wiranto di Alun-alun Menes, Pandeglang, Banten dan aksi bom bunuh diri di Mapolrestabes Medan pada pekan lalu yang seharusnya bisa dideteksi.

“Jadi terkesan dalam penanganan ini dan lain-lain tetapi saat penangannnya terlambat. Dan selalu terjadi seperti itu,” kata Adies.

Meski demikian, Komisi III belum bisa memastikan nasib lembaga BNPT bila dievaluasi. Namun ada opsi penanganan aksi terorisme akan dilakukan Detasemen Khusus (Densus) 88 Anti Teror Polri.

“Kita akan lihat berkembangnya seperti apa. Berarti kalau dievaluasi berarti semua di-handle oleh pihak kepolisian dalam hal ini Densus 88,” kata Adies.

Diteruskan dari: Liputan6.com