BeritaHukumNasional

TEKAD ROHADI UNTUK GAPAI KEADILAN HUKUM, KESAMAAN DI DEPAN HUKUM

Rohadi

Sabtu, 14 Desember 2019

jarrakposyogjakarta.com – BERITA tentang terpidana  kasus suap pedangdut Saipul Jamil, Rohadi, terus menuai perhatian publik. Dia seperti tidak pernah lelah memperjuangkan keadilan bagi dirinya. Karenanya kini hampir tiada hari tanpa adanya pemberitaan tentang Rohadi. 

Tapi lebih dari itu, perhatian publik semakin meningkat, karena ada kasus serupa yang baru-baru ini diputus Mahkamah Agung (MA). Dengan membatalkan putusan hakim terdahulu dan menjatuhkan hukuman yang lebih ringan. Yaitu kasus suap mantan Panitera PN Jakarta Selatan. 

Dan orang lalu membandingkan keduanya. Apakah Rohadi akan mendapatkan perlakuan yang sama? Apakah hukuman Rohadi akan ikut disunat MA, seperti yang putusan MA terdahulu?

Mantan Panitera PN Jakarta Utara Rohadi dan mantan Panitera PN Jakarta Selatan  sama-sama tersandung kasus korupsi. Keduanya dijerat dengan pasal yang sama. Yaitu Undang-Undang Tipikor Pasal 12 huruf a. 

Rohadi kena Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK dan divonis 7 tahun penjara. Sementara kasus mantan Panitera PN Jakarta Selatan juga kena OTT KPK namun divonis 4 tahun penjara. 

Entah bagaimana ceritanya, dalam kasus serupa terjadi dua putusan hakim yang jauh berbeda. Sekarang, ketika sama-sama mengajukan permohonan Peninjauan Kembali (PK) kasusnya, mantan Panitera PN Jakarta Selatan mendapatkan keringanan hukuman. Karena vonis hakim terdahulu yang 4 tahun itu kembali dikoreksi majelis hakim PK di MA, menjadi hanya tiga tahun. 

Sementara Rohadi masih harus menunggu. Apakah akan mendapatkan keringanan hukuman serupa? Yang pasti, dalam upaya permohonan PK kasusnya, Rohadi kini sedang dalam penantian. Berharap MA juga akan memberikan perlakuan yang sama seperti mantan Panitera PN Jakarta Selatan.  

Karena itu, belakangan banyak yang bertanya: Apakah MA juga akan mengabulkan PK Rohadi? Di samping itu, ada pula yang bertanya: Apakah MA berani mengambil keputusan yang berbeda? Keduanya sama-sama panitera pengadilan negeri di Jakarta. Sama-sama kena OTT.

Kita tidak habis pikir, tentunya. Meskipun terlibat langsung dalam kasus suap dan sudah menikmati uang suapnya, namun ada yang divonis lebih ringan. Sedangkan Rohadi yang hanya sebagai penghubung justru diganjar dengan hukuman yang lebih berat. 

Hak untuk Dapatkan Keringanan Hukuman

Dengan segala fakta yang dikemukakannya, menurut keterangan sejumlah pengamat dan pakar hukum di tanah air, mestinya Rohadi berhak mendapatkan keringanan hukuman yang sama. Apalagi putusan hakim terdahulu, yang memberinya ganjaran hukuman 7 tahun penjara, dianggap banyak yang janggal. 

Sebab sebagai seorang penghubung antara hakim dan pengacara Saipul Jamil, menurut sejumlah pakar hukum, Rohadi tidak layak dijerat dengan UU Tipikor Pasal 12 huruf a. Karena salah satu unsur yang membenarkan penggunaan pasal ini adalah bahwa orang itu memiliki kewenangan menurut jabatannya untuk memutuskan berat ringannya hukuman yang akan diberikan, terkait suap itu. Sementara Rohadi hanya penghubung, bukan hakim yang berwenang memutuskan berat ringannya vonis buat Saipul Jamil.  

Membandingkan apa yang dialami Rohadi dan apa yang didapatkan Tarmizi, banyak orang melihat nihilnya kesamaan di depan hukum. Padahal kesamaan di depan hukum (equality before the law / EBL) adalah konsep keadilan hukum yang universal. Hampir semua negara di dunia menganut konsep EBL. Karena itu tidak boleh ada perbedaan perlakuan hukum antara satu orang dengan orang lainnya. Tidak peduli dia kaya atau miskin. Punya kuasa atau tidak. Pejabat tinggi maupun rakyat jelata. 

Sayangnya di negeri ini masih sering terjadi ketidakadilan, karena masih sering berlangsungnya  pelanggaran terhadap konsep EBL itu. 

Suasana diluar sidang Rohadi

Harapan Terakhir Rohadi

Menurut penuturan Rohadi, seandainya MA tidak mengabulkan PK-nya, sebagaimana MA sudah mengabulkan PK Tarmizi, sungguh itu merupakan sesuatu yang sangat menyedihkan baginya. Karenanya dia menganggap hal itu menjadi pelanggaran terhadap konsep EBL atau kesamaan di depan hukum itu. Sebab itu, dia merasa yakin, dengan adanya jurisprudensy Tarmizi itu, permohonannya juga akan dikabulkan MA. Dengan begitu akan dapat dilihat bahwa dalam dunia peradilan kita masih ada yang disebut EBL atau kesamaan di depan hukum. 

Mengapa Rohadi sampai bicara seperti itu? Hemat kita, karena ini adalah harapan terakhirnya. Setelah sebelumnya dia tidak mendapatkan kesamaan di depan hukum. Setelah dia merasa dijadikan tumbal sendirian. Karena dirinya dijerat dengan pasal yang terlalu berat. Yang tidak sesuai dengan bobot kesalahannya. Sementara beberapa pihak lain yang ikut terlibat justru tidak tersentuh hukum. 

Seperti berulang kali dikatakannya, sejak awal terkuaknya kasus ini, dia sudah merasakan tidak mendapatkan perlakuan yang sama di depan hukum. Hal itu diungkapkannya dengan beberapa alasan:

Pertama, karena dia sama sekali tidak menikmati sepeser pun uang suap itu. Dengan bahasanya, Rohadi mengatakan: “Uang yang Rp. 50 juta itu begitu saya terima langsung saya serahkan kepada (panitera) Rina Pertiwi. Uang itu akan digunakan untuk plesiran para hakim bersama para karyawan PN Jakut ke Solo. Karena dianggap kurang, saya talangi dengan uang saya sendiri sebesar Rp. 50 juta lagi. Bahkan untuk menyewa bis wisata Dwi Dua Putera untuk jalan-jalan di Solo, saya keluar uang lagi sebesar Rp. 16 juta. Jadi merekalah yang menikmati uang itu. Saya tidak ikut ke Solo, tapi saya malah keluar uang banyak.” 

Sedangkan uang yang Rp. 250 juta, katanya, rencananya akan diantarkan kepada Hakim Ifa Sudewi yang sudah pindah ke Surabaya. Tapi karena dia sudah keburu kena OTT KPK, maka uang itu tidak sempat diantarkan kepada hakim yang memutus perkara Saipul Jamil itu. Karena sudah disita KPK. “Meskipun begitu, para hakim, panitera dan karyawan yang ikut plesiran ke Solo itu kan sudah menikmati uang yang Rp. 50 juta, berikut tambahan dari saya itu,” begitu Rohadi memaparkan berulang kali. 

Kedua, katanya, karena memang hanya dia saja yang dikorbankan dalam kasus itu. Awalnya, dia memang berusaha melindungi sejumlah hakim yang terlibat. Setelah beberapa kali didatangi oleh Hakim Tinggi Jawa Barat Karel Tuppu. Tapi setelah tiga tahun lebih mendekam di Lapas Sukamiskin, Bandung, ternyata tidak seorang pun dari koleganya di PN Jakut itu yang peduli dan datang menengoknya. Semuanya seperti lepas tangan dan tidak peduli terhadap nasib dirinya. 

Karena itulah, hemat kita, Rohadi ingin membongkar kasus itu semuanya secara transparan. Sebagaimana bahasa protes Rohadi: Ternyata Konsep EBL atau kesamaan di depan hukum itu hanyalah buah bibir orang-orang pintar. Tapi sulit didapatkan dalam kenyataan. Meskipun keadilan itu tetap dia harapkan akan dia peroleh dari putusan PK di MA, namun hal itu sejauh ini memang sesuatu yang sangat mahal untuk terwujud di negeri ini. Sesuatu yang karenanya harus terus diperjuangkan seluruh anak bangsa. Sebagaimana tekad dan keinginan luhur Rohadi. Kini dan di masa yang akan datang. (*)

Oleh: Gunawan 

Tags

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close