Connect with us

Uncategorized

Tiga Pimpinan KPK Lawan Presiden Jokowi, Antasari Azhar: Harusnya Agus, Syarif, Saut tak Menggugat

Published

on

Mantan Ketua KPK, Antasari Azhar

Kamis, 21 November 2019

JAKARTA – JARRAK.id – Dengan ikut menggugat ketiga pimpinan KPK, maka apa yang diutarakan banyak kalangan bahwa pimpinan KPK sudah ikut berpolitik terbukti. Seharusnya biarkan aktivis pemuda, LSM dan ormas yang mengajukan gugatan.

Tiga pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yakni Agus Rahardjo, Laode M Syarif, dan Saut Situmorang memutuskan untuk turut mengajukan judicial review (JR) atas UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK ke Mahkamah Konstitusi (MK), Rabu (20/11/2019).

Merespons sikap tiga pimpinan itu, mantan Ketua KPK Antasari Azhar menyatakan langkah Agus, Syarif, dan Saut tidak tepat. Apa lagi, saat ini mereka bertiga masih menjabat sebagai komisioner KPK.

“Gugatan sebagai warga negara tepat saja, tetapi masih sebagai pejabat negara kurang tepat,” kata Antasari Azhar kepada Tribunnews.com, Rabu (20/11/2019).

Mantan ketua KPK era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu menyarankan tiga pimpinan untuk mengikuti kebijakan kepala negara, dalam hal ini yaitu Presiden Joko Widodo (Jokowi).

“Pimpinan KPK sebagai pejabat negara, selayaknya ikuti kebijakan kepala negara, walaupun dalam tugas tetap independen,” kata Antasari.

Sebelumnya, Ketua KPK Agus Rahardjo menyatakan, selain tiga pimpinan KPK, pemohon gugatan ini juga terdiri dari para aktivis antikorupsi dan didampingi 39 advokat yang tergabung dalam Tim Advokasi UU KPK.

“Jadi ada beberapa orang. Kemudian kita didampingi oleh lawyer-lawyer kita. Kemudian kita nanti mengundang ahli,” kata Agus di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu (20/11/2019).

Agus sebenarnya masih berharap Presiden Jokowi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu). Namun hingga kini, dia melihat hal itu belum diterbitkan oleh Jokowi.

“Harapan kita kan sebetulnya Perppu itu keluar. Tapi Bapak Presiden juga menyarankan supaya kita menempuh jalur hukum. Oleh karena itu kita mengajukan JR hari ini,” kata Agus.

Baca Juga:  Diskriminasi di CPNS, Wanita Hamil Tidak Bisa Daftar

Dia menegaskan, pihaknya akan mengajukan uji formil dan uji materiil terkait UU KPK yang baru. Uji formil akan menyoal proses pembentukan UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan atas UU nomor 30 tahun 2002 tentang KPK.

Sementara uji materiil, akan menyasar pasal di UU tersebut, termasuk mengenai keberadaan dewan pengawas.

Berdasarkan informasi, selain tiga pimpinan KPK, para pemohon gugatan lainnya yakni dua mantan pimpinan KPK Erry Riyana Hardjapamekas dan M Jasin; Omi Komaria Madjid (istri pendiri Kampus Paramadina, Nurcholish Madjid atau Cak Nur); Betty S Alisjahbana (mantan Pansel Capim KPK dan mantan Ketua Dewan Juri Bung Hatta Anti-corruption Award); Hariadi Kartodihardjo (ahli kebijakan lingkungan); Mayling Oey (Guru Besar Ekonomi UI); Suarhatini Hadad (Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional); Abdul Ficar Hadjar (pakar hukum pidana Universitas Trisakti); Abdillah Toha (pendiri grup Mizan); dan Ismid Hadad (Ketua Dewan Pimpinan Yayasan Kehati).

“Total pemohon yang akan menyampaikan uji formil kali ini ada 13 orang. Tadi sudah disebutkan beberapa pimpinan KPK menggunakan hak sebagai warga negara dan juga ada mantan komisioner KPK juga ada pak dan banyak sekali tokoh-tokoh masyarakat yang juga bergabung,” kata Kurnia Ramadhana, salah satu Tim Advokasi UU KPK di kantor KPK.

Kurnia yang juga peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) ini menyatakan, bergabungnya pimpinan KPK dan para tokoh antikorupsi menunjukkan adanga permasalahan dalam proses pembentukan UU KPK yang baru.

Selain tidak masuk dalam program legislasi nasional (prolegnas) prioritas, pembentukan UU tersebut juga tidak melibatkan KPK sebagai salah satu pemangku kepentingan dan yang menjalankan UU.

“Dan partisipasi masyarakat pun rasanya tidak dianggap sesuatu yang penting oleh DPR dan pemerintah,” katanya.

Baca Juga:  Kapolri Idham Azis Sebut Banyak Kapolres Minta Jatah Proyek ke Pemda

Dijelaskan, untuk saat ini, gugatan lebih ditujukan untuk uji formil UU KPK. Sementara untuk uji materi, Kurnia menyatakan, pihaknya masih menyusun permohonan.

“Saat ini uji formil. Jadi untuk materiil itu nanti kita masih mengumpulkan beberapa bukti-bukti untuk memperkuat permohonan kita. (Uji formil dan materiil) Terpisah. Hari ini kita mengajukan permohonan uji formil UU Nomor 19 Tahun 2019 yang mana kita menganggap banyak pertentangan peraturan perundang-undangan di dalamnya,” katanya. (www.tribunmanado.co.id

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Berita

Pengusaha Properti, Ciputra, Meninggal Dunia

Published

on

By

Ir. Ciputra

Rabu, 27 November 2019

jarrakposyogjakarta.com Pengusaha properti terkemuka, Ciputra, tutup usia. Pendiri atau Founder Ciputra Group itu meninggal di Singapura pada Rabu (27/11) sekitar pukul 01.05 waktu setempat.

Ketua Umum Apindo, Hariyadi Sukamdani, membenarkan kabar tersebut. “Iya betul,” katanya. Rabu (27/11). 

Keluarga Sukamdani Sahid Gitosardjono yang merupakan ayah Hariyadi, berkongsi bisnis dengan Ciputra, dalam usaha media dan penerbitan.  

Kabar meninggalnya Ciputra, juga dibenarkan seorang anggota manajemen dari kelompok bisnis Ciputra. “Iya Dirut (Direktur Utama) kami telah mengabarkan informasi tersebut,”

Ciputra yang lahir di Parigi, Sulawesi Tengah, 24 Agustus 1931, adalah seorang insinyur dan pengusaha di Indonesia. Ia terkenal sebagai pengusaha properti yang terkemuka.

Kelompok bisnis yang pernah dikelola dan dibesarkannya, kebanyakan di sektor properti. Seperti Jaya Group, Metropolitan Group, dan Ciputra Group. Selain itu ia juga dikenal sebagai seorang filantropis, dan berkiprah di bidang pendidikan dengan mengembangkan sekolah dan Universitas Ciputra.

Informasi soal pemulangan jenazah Ciputra ke Indonesia dan waktu pemakaman, masih belum dapat dipastikan.

Diteruskan dari: kumparan.com

Continue Reading

Uncategorized

DPR Kaji Usulan Sistem Penyelenggaraan Pilkada

Published

on

By

Selasa, 26 November 2019

JAKARTA, jarrakposyogjakarta.com  – Komisi II DPR RI masih melakukan berbagai kajian terhadap usulan sistem penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (pilkada). Sejauh ini Komisi II belum menyimpulkan apakah pilkada setelah yang diselenggarakan pada 2020 akan menggunakan sistem asimetris, kembali lewat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), atau tetap secara langsung.

“Kami belum menyampaikan kesimpulan apapun, juga baru mau memulai evaluasi,” kata Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia.

Dia menerangkan bahwa Komisi II akan melakukan kajian secara akademik serta riset untuk melihat opsi terbaik terkait sistem penyelenggaraan pilkada. Doli memastikan bahwa Komisi II ingin agar penyelenggaraan pilkada di masa mendatang menggunakan sistem yang lebih baik dari gelaran sebelum-sebelumnya.

“Intinya, kita ingin membuat pilkada (dan) pemilu dari hari ke hari menjadi lebih baik,” katanya.

Diteruskan dari: krjogja.com 

Continue Reading

Uncategorized

Jokowi Minta Stop Ketergantungan Impor Alutsista

Published

on

By

Presiden Joko Widodo

Jumat, 22 November 2019

JAKARTA, jarrakposyogjakarta.com  – Presiden Joko Widodo meminta tak ada lagi impor besar-besaran alat utama sistem pertahanan (Alutsista) negara.

Hal itu disampaikan Jokowi saat memimpin rapat terbatas soal pengadaan Alutsista di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (22/11/2019).

“Kita harus memastikan adanya alih teknologi dari setiap pengadaan Alutsista maupun program kerja sama dengan negara-negara lain. Kita harus memastikan bahwa SDM industri pertahanan kita betul-betul diperkuat dan jangan lagi orientasinya adalah penyerapan anggaran,” ujar Jokowi.

“Orientasinya adalah betul-betul strategic partnership untuk meningkatkan kemandirian dan daya saing bangsa sehingga kita memiliki kemampuan untuk memproduksi Alusista yang dikerjasamakan,” lanjut dia.

Ia mengatakan, Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia sehingga harus mampu menjadi menjadi poros kekuatan utama, khususnya di kawasan Asia Tenggara dan Asia.

Hal itu bisa dicapai jika Indonesia mampu memproduksi Alutsista modern secara mandiri.

Karenanya Jokowi meminta kementerian terkait menyiapkan perencanaan dari hulu ke hilir untuk memajukan industri pertahanan dalam negeri.

Jokowi juga meminta BUMN dan swasta berkolaborasi memajukan inudstri pertahanan dalam negeri.

Ia pun meminta tak ada lagi pengadaan Alutsista sekadar untuk penyerapan anggaran dan memuluskan suatu proyek.

“Membelanjakan anggaran sebanyak-banyaknya apa lagi orientasinya sekadar proyek, sudah stop yang seperti itu,” kata Jokowi.

“Road map harus jelas dalam pengembangan industri alat pertahanan di dalam negeri. Mulai dari hulu sampai hilir dengan melibatkan baik BUMN maupun swasta sehingga kita bisa mengurangi ketergantungan terhadap impor alutsista dari luar negeri,” lanjut Presiden.

Diteruskan dari: kompas.com

Continue Reading

Trending