by

PRESIDEN JOKO WIDODO KUMPULKAN GUBERNUR SE-INDONESIA DI ISTANA, BERI ARAHAN SOAL OMNIBUS LAW DAERAH

Presiden Joko Widodo

Kamis, 14 November 2019

Jakarta – jarrakposyogjakarta.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) hari ini bertemu dengan para gubernur se-Indonesia di Istana Merdeka, Jakarta. Pertemuan dilakukan usai Jokowi menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun 2020 kepada seluruh kementerian/lembaga dan juga pemerintah daerah.

Dalam pertemuan itu, Jokowi disebut menyampaikan sejumlah arahan. Arahan tersebut terkait pelaksanaan birokrasi hingga omnibus law di daerah.

“Arahannya memastikan seluruh pelaksanaan birokrasi, termasuk investasi, beres. Jangan dipersulit, jangan ada yang main-main. Terus, sampaikan fasilitas-fasilitas yang kita miliki itu sampai betul kepada mereka yang mau investasi. Kalau itu sudah bisa, diharapkan investasi bisa maju dengan cepat,” kata Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (14/11/2019).

“Omnibus law itu kan pusat. Jadi presiden sih menarik menyampaikan semacam omnibus law di daerah. Sehingga perda-perda yang repot-repot itu dibikin seperti itu. (Tadi) disampaikan, bagus. Pak Presiden minta review perda pergub yang mengganggu. Saya kira baik juga,” imbuhnya.

Ganjar pun memastikan pihaknya akan melaksanakan seluruh arahan presiden, termasuk soal omnibus law di daerah. Apalagi, menurut dia, selama ini masih ada aturan-aturan yang tumpang tindih dengan pusat.

“Perda sih sebenarnya tidak terlalu banyak mengganggu ya. Yang mengganggu itu, sikap politik yang njelehi (nyebelin) gitu loh. Saya mau ada investasi nih, 30 sekian triliun, tata ruangnya nggak beres-beres di kabupaten. Terus kita minta kapan mau itu diselesaikan? ‘Ya Pak ini masih negosiasi’. Oh nggak, itu komitmen rendah. Yang begini-begini ini kita masih harus punya seni memukul, seni dialog, seni lobi, agar mereka mau. Kalau mereka menyandera kan tidak bisa,” papar Ganjar.

Hal senada juga disampaikan Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi. Edy mengatakan presiden meminta para gubernur untuk menyinkronkan rencana pembangunan daerah dengan rencana pembangunan nasional.

“Jadi ada yang dicanangkan yang dicita-citakan Indonesia Maju dengan melakukan percepatan SDM nya. Pembangunannya, infrastrukturnya, ekonominya, birokrasinya,” kata Edy.

Selain itu, secara khusus Jokowi juga meminta pihaknya untuk fokus pada pembangunan Medan-Binjai-Deli Serdang-Karo atau Mebidangro.

“Ada 5 yang diperintahkan oleh presiden. Ada yang bersangkutan dengan gubernur Sumut yaitu Mebidangro, Mebidangro itu Medan, Binjai, Deli Serdang dan Karo. Kalau di Jawa, di Jakarta ini Jabodetabek deh. Nah dengan rencananya presiden, rencananya nasional kita sinkronkan dengan rencana di daerah. Itu yang tadi kami bicarakan, saya menghadap khusus untuk membicarakan hal itu,” paparnya.

– Presiden Joko Widodo (Jokowi) hari ini bertemu dengan para gubernur se-Indonesia di Istana Merdeka, Jakarta. Pertemuan dilakukan usai Jokowi menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun 2020 kepada seluruh kementerian/lembaga dan juga pemerintah daerah.

Dalam pertemuan itu, Jokowi disebut menyampaikan sejumlah arahan. Arahan tersebut terkait pelaksanaan birokrasi hingga omnibus law di daerah.

“Arahannya memastikan seluruh pelaksanaan birokrasi, termasuk investasi, beres. Jangan dipersulit, jangan ada yang main-main. Terus, sampaikan fasilitas-fasilitas yang kita miliki itu sampai betul kepada mereka yang mau investasi. Kalau itu sudah bisa, diharapkan investasi bisa maju dengan cepat,” kata Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (14/11/2019).

“Omnibus law itu kan pusat. Jadi presiden sih menarik menyampaikan semacam omnibus law di daerah. Sehingga perda-perda yang repot-repot itu dibikin seperti itu. (Tadi) disampaikan, bagus. Pak Presiden minta review perda pergub yang mengganggu. Saya kira baik juga,” imbuhnya.

Ganjar pun memastikan pihaknya akan melaksanakan seluruh arahan presiden, termasuk soal omnibus law di daerah. Apalagi, menurut dia, selama ini masih ada aturan-aturan yang tumpang tindih dengan pusat.

“Perda sih sebenarnya tidak terlalu banyak mengganggu ya. Yang mengganggu itu, sikap politik yang njelehi (nyebelin) gitu loh. Saya mau ada investasi nih, 30 sekian triliun, tata ruangnya nggak beres-beres di kabupaten. Terus kita minta kapan mau itu diselesaikan? ‘Ya Pak ini masih negosiasi’. Oh nggak, itu komitmen rendah. Yang begini-begini ini kita masih harus punya seni memukul, seni dialog, seni lobi, agar mereka mau. Kalau mereka menyandera kan tidak bisa,” papar Ganjar.

Hal senada juga disampaikan Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi. Edy mengatakan presiden meminta para gubernur untuk menyinkronkan rencana pembangunan daerah dengan rencana pembangunan nasional.

“Jadi ada yang dicanangkan yang dicita-citakan Indonesia Maju dengan melakukan percepatan SDM nya. Pembangunannya, infrastrukturnya, ekonominya, birokrasinya,” kata Edy.

Selain itu, secara khusus Jokowi juga meminta pihaknya untuk fokus pada pembangunan Medan-Binjai-Deli Serdang-Karo atau Mebidangro.

“Ada 5 yang diperintahkan oleh presiden. Ada yang bersangkutan dengan gubernur Sumut yaitu Mebidangro, Mebidangro itu Medan, Binjai, Deli Serdang dan Karo. Kalau di Jawa, di Jakarta ini Jabodetabek deh. Nah dengan rencananya presiden, rencananya nasional kita sinkronkan dengan rencana di daerah. Itu yang tadi kami bicarakan, saya menghadap khusus untuk membicarakan hal itu,” paparnya.

Diteruskan dari: detik.com

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed