Connect with us

Uncategorized

70 PERSEN LAHAN JJLS TELAH DIBEBASKAN

Published

on

YOGYA, www.jarrakposyogjakarta.com – Pemda DIY masih terus berproses dalam pengadaan lahan untuk kebutuhan Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS) dari dua lajur menjadi empat lajur. lahan yang dibebaskan sudah mencapai 70% dari total panjang JJLS 116 kilometer (Km). Sedangkan pembebasan lahan menuju empat lajur masih berproses setidaknya hingga tiga tahun mendatang.

Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, Energi dan Sumber Daya Mineral (PUPESDM) DIY Bambang Sugaib mengatakan, bahwa pembebasan lahan untuk pembangunan JLLS tetap berjalan terus sesuai jadwal. Pembebasan ini direncanakan untuk membangun JLLS dari yang sekarang dua lajur menjadi empat lajur.

“Tahun ini, tahapan pembebasan lahan JJLS dilakukan di Gunungkidul untuk segmen Tepus-Jeruk Wudel sepanjang kurang lebih 18 km. Jika ada sedikit pembebasan lahan yang belum selesai untuk segmen Tepus-Jeruk Wudel ini akan dilanjutkan awal Januari 2020,” ujar Bambang.

Selain menyelesaikan pembebasan tanah di Gunungkidul, pihaknya juga melanjutkan pembebasan lahan di ruas jalan Ngremang-Garongan Kulonprogo dengan panjang sekitar 7,5 Km mulai April 2020. “Kami juga masih ada ‘PR’ membebaskan lahan JJLS di Kulonprogo dari dua lajur ke empat lajur untuk ruas jalan Garongan-Congot sepanjang 13 Km mulai 2021 mendatang,” tuturnya.

Dinas PUPESDM DIY memang bertugas untuk membebaskan kebutuhan tanah atau penyediaan lahan untuk JJLS dari dua lajur menjadi empat lanjur. Sedangkan pembangunan konstruksi JJLS-nya dilakukan Pemerintah Pusat karena memang membutuhkan anggaran yang cukup besar. Disamping itu, keberadaan JJLS tersebut sangat bermanfaat sebagai akses utama yang melintasi dan menghubungkan dengan kawasan wisata di sepanjang Pantai Selatan baik di Gunungkidul, Bantul hingga Kulonprogo.

“Pembangunan JLLS yang melintasi kawasan selatan DIY tersebut memang secara tidak langsung agar bisa memfasilitasi akses utama menuju tempat-tempat wisata. JJLS berfungsi sebagai akses utama yang dapat dihubungkan dengan akses lokal yang dibangun Pemkab setempat menuju kawasan wisata disepanjang pantai. Jalan wisatanya pakai jalan lokal, tetapi jalan utamanya ya bisa pakai JJLS,” pungkas Bambang. (Ira)

Diteruskan dari: KRjogja.com

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Berita

Pengusaha Properti, Ciputra, Meninggal Dunia

Published

on

By

Ir. Ciputra

Rabu, 27 November 2019

jarrakposyogjakarta.com Pengusaha properti terkemuka, Ciputra, tutup usia. Pendiri atau Founder Ciputra Group itu meninggal di Singapura pada Rabu (27/11) sekitar pukul 01.05 waktu setempat.

Ketua Umum Apindo, Hariyadi Sukamdani, membenarkan kabar tersebut. “Iya betul,” katanya. Rabu (27/11). 

Keluarga Sukamdani Sahid Gitosardjono yang merupakan ayah Hariyadi, berkongsi bisnis dengan Ciputra, dalam usaha media dan penerbitan.  

Kabar meninggalnya Ciputra, juga dibenarkan seorang anggota manajemen dari kelompok bisnis Ciputra. “Iya Dirut (Direktur Utama) kami telah mengabarkan informasi tersebut,”

Ciputra yang lahir di Parigi, Sulawesi Tengah, 24 Agustus 1931, adalah seorang insinyur dan pengusaha di Indonesia. Ia terkenal sebagai pengusaha properti yang terkemuka.

Kelompok bisnis yang pernah dikelola dan dibesarkannya, kebanyakan di sektor properti. Seperti Jaya Group, Metropolitan Group, dan Ciputra Group. Selain itu ia juga dikenal sebagai seorang filantropis, dan berkiprah di bidang pendidikan dengan mengembangkan sekolah dan Universitas Ciputra.

Informasi soal pemulangan jenazah Ciputra ke Indonesia dan waktu pemakaman, masih belum dapat dipastikan.

Diteruskan dari: kumparan.com

Continue Reading

Uncategorized

DPR Kaji Usulan Sistem Penyelenggaraan Pilkada

Published

on

By

Selasa, 26 November 2019

JAKARTA, jarrakposyogjakarta.com  – Komisi II DPR RI masih melakukan berbagai kajian terhadap usulan sistem penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (pilkada). Sejauh ini Komisi II belum menyimpulkan apakah pilkada setelah yang diselenggarakan pada 2020 akan menggunakan sistem asimetris, kembali lewat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), atau tetap secara langsung.

“Kami belum menyampaikan kesimpulan apapun, juga baru mau memulai evaluasi,” kata Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia.

Dia menerangkan bahwa Komisi II akan melakukan kajian secara akademik serta riset untuk melihat opsi terbaik terkait sistem penyelenggaraan pilkada. Doli memastikan bahwa Komisi II ingin agar penyelenggaraan pilkada di masa mendatang menggunakan sistem yang lebih baik dari gelaran sebelum-sebelumnya.

“Intinya, kita ingin membuat pilkada (dan) pemilu dari hari ke hari menjadi lebih baik,” katanya.

Diteruskan dari: krjogja.com 

Continue Reading

Uncategorized

Jokowi Minta Stop Ketergantungan Impor Alutsista

Published

on

By

Presiden Joko Widodo

Jumat, 22 November 2019

JAKARTA, jarrakposyogjakarta.com  – Presiden Joko Widodo meminta tak ada lagi impor besar-besaran alat utama sistem pertahanan (Alutsista) negara.

Hal itu disampaikan Jokowi saat memimpin rapat terbatas soal pengadaan Alutsista di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (22/11/2019).

“Kita harus memastikan adanya alih teknologi dari setiap pengadaan Alutsista maupun program kerja sama dengan negara-negara lain. Kita harus memastikan bahwa SDM industri pertahanan kita betul-betul diperkuat dan jangan lagi orientasinya adalah penyerapan anggaran,” ujar Jokowi.

“Orientasinya adalah betul-betul strategic partnership untuk meningkatkan kemandirian dan daya saing bangsa sehingga kita memiliki kemampuan untuk memproduksi Alusista yang dikerjasamakan,” lanjut dia.

Ia mengatakan, Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia sehingga harus mampu menjadi menjadi poros kekuatan utama, khususnya di kawasan Asia Tenggara dan Asia.

Hal itu bisa dicapai jika Indonesia mampu memproduksi Alutsista modern secara mandiri.

Karenanya Jokowi meminta kementerian terkait menyiapkan perencanaan dari hulu ke hilir untuk memajukan industri pertahanan dalam negeri.

Jokowi juga meminta BUMN dan swasta berkolaborasi memajukan inudstri pertahanan dalam negeri.

Ia pun meminta tak ada lagi pengadaan Alutsista sekadar untuk penyerapan anggaran dan memuluskan suatu proyek.

“Membelanjakan anggaran sebanyak-banyaknya apa lagi orientasinya sekadar proyek, sudah stop yang seperti itu,” kata Jokowi.

“Road map harus jelas dalam pengembangan industri alat pertahanan di dalam negeri. Mulai dari hulu sampai hilir dengan melibatkan baik BUMN maupun swasta sehingga kita bisa mengurangi ketergantungan terhadap impor alutsista dari luar negeri,” lanjut Presiden.

Diteruskan dari: kompas.com

Continue Reading

Trending